HEADLINEKALTIM.CO, BALIKPAPAN – Ketua Panitia Khusus (Pansus) Raperda Sistem Penanggulangan Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan DPRD Provinsi Kaltim Sarkowi V Zahry mengungkapkan kondisi lahan dan hutan Kaltim kini darurat.
Disebutkannya, sejak Januari – April 2024 setidaknya seluas 11.481,65 lahan dan hutan terjadi kebakaran. Kalangan dunia usaha termasuk di sektor pertambangan perlu terlibat secara aktif.
“Kebakaran seluas itu merupakan luasan terbakar tertinggi di Indonesia untuk kategori provinsi. Dunia usaha jangan tinggal diam. Perlu komitmen dan aksi nyata,” kata Sarkowi saat memberikan pengarahan di tengah perwakilan perusahaan pertambangan pada acara Forum Group Discussion (FGD) bertempat di Hotel Swissbel Hotel, Balikpapan, 11 Juni 2024.
Dikatakan Sarkowi, pihak-pihak yang terlibat hingga bagaimana peran perusahaan, perlu diatur dalam regulasi yang jelas. Hadirnya Peraturan Daerah (Perda) sangat penting sebagai pedoman bersama, mengingat Perda Kaltim sebelumnya, Perda Nomor 5 Tahun 2009 tentang Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan sudah tidak relevan lagi dengan perkembangan keadaan masyarakat serta kebutuhan daerah.
“Selain itu, ada Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2020 tentang Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan yang mengamanahkan pembentukan Perda baru. Karenanya Pemprov dengan leading sector Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kaltim dan DPRD Kaltim sepakat membentuk Perda,” ungkap Sekretaris Komisi III DPRD Kaltim ini.
Dengan penyusunan Perda baru tersebut, sambung Sarkowi, diharapkan upaya penanggulangan bencana bisa lebih terencana, terkoordinasi dan terpadu. Kelembagaan daerah juga akan lebih kuat serta akan ada jaminan kepastian dalam pencegahan juga penanggulangan bencana kebakaran hutan dan lahan.
“Demi pengayaan substansi rancangan Perda kami mengundang dan sekaligus minta dukungan private sector yang kali ini yang bergerak di sektor pertambangan,” tandasnya.
Lebih lanjut, tujuan FGD dengan kalangan perusahaan, menurut Sarkowi, diharapkan bisa memperoleh saran masukan berdasarkan program – program lapangan yang selama ini dilakukan perusahaan. Apa kendala-kendala yang dialami selama ini, bagaimana kerja sama dengan stakeholders lain, serta pengalaman melaksanakan program Corporate Social Responsibility (CSR) yang berhubungan dengan penanganan bencana, hingga pengalaman membina masyarakat peduli bencana. Semua itu, lanjutnya, sangat penting dirumuskan.
“Selama ini perusahaan sudah melakukan apa, bentuk kerja sama yang dilakukan apa dan kelengkapan yang sudah ada apa, serta perlu apa idealnya. Itu perlu kami tahu,” pungkas Wakil Ketua Fraksi Golkar DPRD Kaltim ini. (*/zayn).
Berita Terkini di Ujung Jari Anda! Ikuti Saluran WhatsApp Headline Kaltim untuk selalu up-to-date dengan berita terbaru dan Temukan berita populer lainnya di Google News Headline Kaltim
