Mahakam Ulu – Keluhan terhadap rusaknya jalan penghubung Kubar-Mahulu kembali disuarakan oleh Wakil Bupati Mahakam Ulu (Mahulu), Yohanes Avun. Ia menegaskan bahwa kondisi ruas jalan utama yang menghubungkan wilayah Kutai Barat (Kubar) ke perbatasan Indonesia–Malaysia itu masih jauh dari kata layak.
Sudah lebih dari satu dekade, wilayah Mahulu seolah tak tersentuh pembangunan infrastruktur. Padahal, daerah ini menjadi salah satu garda terdepan Indonesia di kawasan perbatasan.
Beberapa ruas jalan yang seharusnya menjadi jalur utama justru berubah menjadi kubangan lumpur, menghambat mobilitas warga dan sering menyebabkan kendaraan terjebak, terutama saat musim hujan.
"Kami lagi tarik mobil taksi yang amblas dan sangkut di gunung dekat jalan aspal Long Hubung. Di titik ini, kondisi jalannya sangat parah," kata Yohanes Avun dalam sebuah video yang ia unggah di media sosial pada Rabu (2/4/2025).
Dalam momen perjalanan mudiknya, Wabup Avun bahkan turun langsung membantu pengendara yang terjebak lumpur semalaman di Kampung Long Hubung, Kecamatan Long Hubung.
Yohanes juga menjelaskan bahwa jalan Kubar-Mahulu saat ini berstatus Non Status, alias belum memiliki kejelasan pengelolaan. Namun, sudah ada kesepakatan penanganan antara Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Pemprov Kaltim) dan Pemerintah Pusat.
Menurut kesepakatan tersebut:
-
Ruas jalan dari titik nol Tering (Kubar) hingga Simpang PT RTC di Kampung Memahak Teboq, Kecamatan Long Hubung akan ditangani melalui APBD Provinsi Kaltim.
-
Sementara dari Simpang PT RTC ke Kampung Long Melaham, Kecamatan Long Bagun, akan menggunakan dana APBN.
Namun, hingga kini, sebagian besar jalur masih rusak parah dan belum menunjukkan kemajuan berarti.
"Ya kita harap segera dilakukan perbaikan, kasihan warga kami di sini (Mahulu)," ujarnya.
Wabup Avun berharap adanya perhatian lebih serius dari pemerintah, baik di tingkat provinsi maupun pusat, agar percepatan pembangunan jalan ini bisa segera terealisasi. Menurutnya, akses jalan yang layak tidak hanya menyangkut kenyamanan, tetapi juga hak dasar masyarakat di wilayah perbatasan.
