Samarinda – Menanggapi keluhan masyarakat terkait bahan bakar minyak (BBM) yang diduga bermasalah, Pertamina Patra Niaga akhirnya mengambil sikap tegas. Perusahaan menyatakan siap menanggung kerugian konsumen, terutama para pengemudi ojek online (ojol) yang kendaraannya rusak usai mengisi BBM dari SPBU resmi.
Hal ini disampaikan usai agenda Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama DPRD Kaltim yang digelar pada Rabu, 9 April 2025. Salah satu komunitas ojol terbesar di Samarinda, Bubuhan Driver Gojek, turut diundang dalam forum tersebut.
"Ada 657 kendaraan yang mengalami masalah usai mengisi BBM. Itu baru dari Samarinda, belum daerah lain di Kaltim," ungkap Ivan Jaya, Ketua komunitas tersebut.
Menurutnya, data ini bukan sekadar klaim sepihak. Mereka menggunakan platform internal untuk saling berbagi informasi antar-driver.
Sayangnya, dari total laporan itu, 519 pengemudi harus memperbaiki kendaraan mereka secara mandiri, menggunakan dana pribadi. Biaya perbaikan rata-rata mencapai Rp 400 ribu hingga Rp 600 ribu.
"Bagi sebagian orang mungkin kecil, tapi bagi kami itu berat," ujar Ivan, yang mengaku sudah dua kali motornya mogok dengan gejala serupa setelah isi BBM.
Kini, dengan adanya komitmen dari Pertamina untuk menanggung biaya perbaikan melalui jaringan bengkel resmi, Ivan menyatakan dukungannya. Ia bahkan siap mengarahkan rekan-rekannya untuk ikut serta dalam mekanisme kompensasi tersebut.
Namun, ia menekankan pentingnya kejelasan prosedur: lokasi bengkel yang ditunjuk, alur pelaporan, hingga solusi untuk konsumen yang tidak menyimpan struk pembelian BBM.
"Kalau bukti struk jadi syarat utama, itu masalah lain. Banyak dari kami beli BBM tanpa minta struk," imbuhnya.
Kasat Reskrim Polresta Samarinda, AKP Dicky A. Pranata, yang turut hadir dalam rapat, juga menyoroti hal ini. Ia meminta agar pemberian struk di SPBU menjadi kewajiban, tanpa harus diminta oleh konsumen.
"Saya sarankan ke Pertamina, buat aturan baru. Pemberian struk itu wajib dan otomatis," tegasnya.
Langkah Pertamina ini disambut sebagai angin segar bagi ribuan pengemudi yang sempat kehilangan pendapatan akibat kendaraan bermasalah. Namun demikian, kejelasan teknis menjadi krusial agar pelaksanaan di lapangan tidak menimbulkan kebingungan baru.
