Samarinda – Komitmen Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Pemprov Kaltim) dalam mendukung sektor pendidikan dan pembangunan infrastruktur kembali ditegaskan oleh Gubernur Kaltim, Dr. H. Rudy Mas'ud (Harum) saat menerima audiensi dari Wali Kota Bontang, dr. Hj. Neni Moerniaeni, Rabu (9/4/2025), di ruang rapat Gubernur.
Turut mendampingi Gubernur, Sekda Provinsi Kaltim Sri Wahyuni, serta sejumlah pejabat strategis di lingkungan Pemprov Kaltim. Dari pihak Pemkot Bontang hadir Ketua DPRD Andi Faisal Sofyan Hasdam, Sekkot Hj. Aji Erlinawaty, Kepala Bappeda Amirudin Syam, dan pimpinan OPD lainnya.
Dalam pertemuan tersebut, Gubernur Harum menyatakan kekagumannya atas program pendidikan gratis yang dijalankan oleh Pemerintah Kota Bontang, yang dinilai sejalan dengan program prioritas Pemprov Kaltim.
"Saya sangat bangga Bu Wali Kota. Ternyata program kita sangat sinergis," puji Gubernur Harum.
Ia menegaskan bahwa tidak hanya pendidikan dasar hingga SMP yang digratiskan, tapi juga pengadaan seragam lengkap untuk siswa baru turut menjadi perhatian.
"Tidak hanya sekolah gratis, tapi kita juga belikan seragamnya untuk siswa-siswi semester pertama," ujarnya.
Gubernur juga menyampaikan bahwa bagi mahasiswa, Pemprov Kaltim telah menghitung dan siap menanggung Uang Kuliah Tunggal (UKT) untuk semester awal di seluruh perguruan tinggi di wilayah Kaltim.
"Kita sudah hitung semua. Dan UKT dijamin Pemprov Kaltim," tegasnya.
Menanggapi hal tersebut, Wali Kota Bontang menyampaikan apresiasi dan harapannya agar komitmen itu bisa memperluas jangkauan manfaat, termasuk bagi siswa SMA/SMK di Bontang.
"Untuk anak-anak SMA-SMK di Bontang, mungkin seragamnya (putih abu-abu) komplit dari topi hingga sepatu ya Pak Gubernur," pinta Wali Kota Neni.
Terkait mahasiswa asal Bontang yang berkuliah di luar kota namun masih di Kaltim, Neni menyatakan Pemkot siap menutupi kekurangan biaya UKT jika melebihi batas yang ditanggung Pemprov.
"Kan ada UKT di atas Rp 5 juta. Nah, kekurangan biaya dari Pemprov Kaltim, kami yang tanggung," jelasnya.
Lebih jauh, Sekda Provinsi Kaltim Sri Wahyuni memastikan dukungan Pemprov tidak hanya pada sektor pendidikan, namun juga akan diberikan untuk sektor kesehatan dan infrastruktur.
"Yang mana bisa kita penuhi, akan kita penuhi di 2026, termasuk usulan bantuan keuangan," ujarnya.
Ia juga menekankan pentingnya kesiapan dokumen teknis dari Pemkot, terutama untuk kawasan kumuh, agar proses intervensi lebih cepat setelah dilakukan review oleh Dinas PU.
"Pemkot Bontang harus sudah menyiapkan DED-nya, sehingga kita mudah intervensi setelah PU melakukan review," bebernya.
Pertemuan tersebut turut dihadiri oleh Kepala Dinas PU Kaltim Aji Muhammad Fitra Firnanda, Plt. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Rahmat Ramadhan, serta Kepala Biro Kesra Setda Provinsi Kaltim, Dasmiah.
Dengan sinergi kuat antara pemerintah provinsi dan kota, diharapkan pembangunan di Bontang bisa lebih terarah dan membawa dampak positif nyata bagi masyarakat.
