Samarinda — Meski telah mendeklarasikan Gerakan Aksi Hidupkan (AH) Pembayaran Non-Tunai dan Aksi Hindari (AH) Parkir Liar sejak September 2024, penerapan sistem parkir non-tunai di Kota Samarinda masih menghadapi berbagai kendala teknis dan sosial. Gerakan ini semula diharapkan mampu menjadi momentum transisi menuju sistem transportasi yang modern dan tertib di Kota Tepian.
Namun, hingga pertengahan April 2025, praktik parkir secara tunai masih ditemukan di sejumlah titik strategis. Lokasi dengan lalu lintas kendaraan tinggi menjadi tantangan tersendiri dalam penerapan digitalisasi parkir.
Kepala Dinas Perhubungan Samarinda, Hotmarulitua Manalu, mengakui bahwa sistem ini belum berjalan optimal. Menurutnya, ada tiga faktor utama yang mempengaruhi keberhasilan sistem parkir non-tunai: kesiapan masyarakat, stabilitas jaringan internet, dan kompetensi juru parkir (jukir).
"Kalau salah satu dari tiga komponen ini tidak berjalan, maka sistem tidak bisa kami jalankan maksimal. Masih ada masyarakat yang belum siap, jaringan yang terganggu, atau juru parkir yang belum paham sistem," jelas Manalu, dikutip dari TribunKaltim pada Minggu (13/4).
Dishub sempat mengusulkan penggunaan mesin parkir berdiri (standing machine), namun harga tinggi dan efektivitas rendah membuat opsi ini sulit diterapkan. Teknologi barrier flat parking—yang mampu membuka palang otomatis hanya setelah pembayaran digital—juga dikaji, namun belum tersedia di Indonesia dan membutuhkan biaya Rp4,3 miliar untuk 100 unit.
Parkir Berlangganan Jadi Opsi Realistis
Menyikapi berbagai hambatan tersebut, Pemkot Samarinda kini mengarahkan fokus pada sistem parkir berlangganan. Solusi ini dianggap lebih realistis dan efisien, serta memungkinkan partisipasi UMKM lokal dalam pengadaan perangkat pendukung dan jasa penunjang lainnya.
Manalu menyebutkan bahwa skema ini akan dimulai dari lingkungan pemerintahan. Setelah regulasi berupa Peraturan Daerah (Perda) ditetapkan, seluruh pegawai baik ASN maupun non-ASN akan diwajibkan menjadi pengguna sistem berlangganan. Pengguna akan dibekali stiker dan kartu sebagai bukti pembayaran di muka.
"Kami melihat parkir berlangganan sebagai opsi terbaik saat ini. Skemanya akan kami matangkan lebih lanjut agar bisa diterapkan lebih luas," ujarnya.
Pemkot bahkan telah menyiapkan situs web pendukung dan memulai uji coba sistem ini di beberapa kawasan, termasuk Ring Road. Jika berhasil, skema ini bisa menjadi model pengelolaan parkir yang tidak hanya efisien, tetapi juga membuka peluang bagi UMKM Kaltim dalam mengembangkan produk dan layanan digital terkait transportasi.
Dengan pendekatan bertahap dan kolaboratif, sistem parkir berlangganan diharapkan bisa menjadi solusi jangka panjang yang menjawab tantangan teknologi, memberdayakan masyarakat, serta mendukung pertumbuhan ekonomi lokal.
