Samarinda – Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Pemprov Kaltim) mengajukan empat lokasi sebagai calon pembangunan Sekolah Rakyat (SR), program prioritas Presiden RI Prabowo Subianto yang bertujuan meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) dan memutus rantai kemiskinan.
Sekretaris Daerah Kaltim, Sri Wahyuni, menyampaikan bahwa Sekolah Rakyat akan didanai melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), sementara pemerintah daerah berperan dalam menentukan lokasi, merekrut siswa, serta menyiapkan tenaga pendidik dan kependidikan.
Empat lokasi yang diusulkan meliputi lahan milik Pemprov Kaltim di Tenggarong, Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar), serta lahan milik Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kutai Kartanegara. Selain itu, turut diusulkan lahan milik Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda dan Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU).
"Selain Pemprov Kaltim, Pemkot Samarinda juga telah mengusulkan pembangunan Sekolah Rakyat. Begitu pula dengan Pemkab Kukar dan Pemkab PPU, sehingga total ada empat lokasi calon pembangunan yang saat ini sedang ditindaklanjuti," ujar Sri Wahyuni.
Dari empat lokasi tersebut, Pemprov Kaltim telah menyiapkan lahan seluas 8,7 hektare di kawasan Bukit Biru, Tenggarong. Saat ini, tim tengah menyusun berbagai persyaratan pendirian Sekolah Rakyat, termasuk perizinan dan administrasi yang akan ditinjau oleh pemerintah pusat.
Sri Wahyuni menambahkan bahwa meskipun pembangunan Sekolah Rakyat di Kaltim masuk dalam tahap ketiga, persiapan terus dilakukan. Beberapa langkah yang telah ditempuh mencakup uji kelayakan lokasi, izin bangunan, serta analisis dampak lingkungan.
Rencana pembangunan ini menjadi strategi pemerintah dalam menciptakan generasi unggul. Program Sekolah Rakyat diharapkan menjadi solusi bagi anak-anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrem agar tetap mendapatkan akses pendidikan yang layak hingga jenjang SMA atau sederajat.
Sesuai konsepnya, Sekolah Rakyat akan berasrama dan diperuntukkan bagi anak-anak dari keluarga tidak mampu. "Kami berharap sekolah ini dapat memberikan kesempatan bagi mereka untuk mendapatkan pendidikan berkualitas, sehingga ke depan tidak ada lagi anak-anak yang putus sekolah karena keterbatasan ekonomi," tegas Sri Wahyuni.
